Peran dan Posisi Intelektual dalam Konteks Kebangsaan

Peran dan Posisi Intelektual dalam Konteks Kebangsaan1

Oleh : Bahrul Ulum Annafi’

 

Bagi saya, keindahan itu terletak pada kemanusiaan, yaitu perjuangan untuk kemanusiaan, pembebasan terhadap penindasan. Jadi keindahan itu terletak pada kemurnian kemanusiaan, dan bukan pada keindahan bahasa.

  • Pramudya Ananta Toer

 

Kita semua terdidik untuk berontak terhadap semua kemunafikan. Kawan, apa kabar Indonesia Raya?”

  • Soe Hok Gie

 

Pendahuluan

Ketika membicarakan tentang kaum intelektual, maka lebih indah kiranya bila kita mencoba untuk melihat arti dari intelektual itu sendiri, dan siapa saja yang pantas disebut sebagai kaum intelektual, Menurut Coser (1965), intelektual adalah orang-orang berilmu yang tidak pernah merasa puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka selalu berpikir soal alternatif terbaik dari segala hal yang oleh masyarakat sudah dianggap baik. Ini dipertegas oleh Shils (1972) yang memandang kaum intelektual selalu mencari kebenaran yang batasannya tidak berujung. Lalu, siapakah intelektual itu ? Apakah dosen, sarjana, aktivis mahasiswa, mahasiswa yang bukan aktivis, pengamat, pekerja LSM, atau setiap orang yang bergelar tertentu secara akademik? Mereka semua, secara literal, bisa terkategori intelektual. Bahkan, petani dan tukang becak ataupun pemburuh kayu gahara yang bisa membaca teks di televisi atau koran pun juga tergolong kaum intelektual jika indikatornya adalah melek huruf2.

Jika merujuk Coser dan Shils, pertanyaan di atas tidak terlalu penting dijawab. Sebab, pada dasarnya setiap orang tidak pernah merasa puas dan selalu berupaya mencari kebenaran. Di samping itu, setiap orang bisa mendeklarasikan dirinya sebagai intelek menurut perspektif masing-masing3. Yang terpenting hari ini adalah melihat peran dan posisi intelektual ditengah-tengah segala macam permasalahan-permasalahan bangsa yang hadir ditengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia secara khusus.

 

Peran dan Posisi Intelektual

Intelektual, memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam beberapa hal intelektual bisa diharapkan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, dengan segala trobosan-trobosan dan ide-ide cemerlang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi, disatu sisi intelektual juga bisa menjadi sumber bencana dan kerusakan yang terjadi di sebuah bangsa ataupun negara. sehingga untuk menghindari segala kerusakan yang bisa diciptakan oleh intelektual, maka melihat kembali peran intelektual dalam konteks kebangsaan menjadi sesuatu yang sangat urgent hari ini. Melihat apa peran secara sosial dan kebangsaan yang dapat dilakukan kaum intelektual ? Bagaimana mereka memposisikan diri dalam bersikap kritis terhadap kekuasaan? Serta, sejauh mana partisipasi mereka memberikan kontribusi riil di tengah-tengah masyarakat, negara, dan bangsa di tengah-tengah situasi serba sulit seperti sekarang? Adalah hal-hal yang haruslah dijawab oleh para intelektual hari ini. Secara kuantitas, jumlah golongan intelektual sulit dikalkulasi secara matematis dari 220 juta lebih rakyat Indonesia. Jika mengacu pada SDM lulusan sekolahan, mereka justru kelompok minoritas. Buktinya, hanya sedikit anak bangsa yang bisa sekolah sekaligus lulus seleksi pendidikan formal. Lebih sedikit lagi, anak bangsa yang mampu melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi karena mahalnya pendidikan4.

Inilah tantangannya, intelektual hari ini dihadapkan dengan segala permasalahan bangsa yang berkecamuk, terutama menghadapi kondisi masyarakat yang sedang sakit, secara sadar ataupun tidak, kita merasakan bahwa saat ini masyarakat sedang dalam kondisi sakit. Dengan kata lain, masyarakat dilanda krisis multi dimensi yang menghebat. Masyarakat telah kehilangan pegangan hidup karena tumbangnya aturan sosial (social order) lama, sedangkan aturan sosial baru belum lahir. Andaikata social order yang baru telah terbentuk, pun belum kokoh untuk dijadikan pegangan hidup masyarakat. Keadaan seperti inilah yang kemudian dalam istilah ilmu sosial sering dinamakan sebagai anomali. Yakni suatu masa di mana masyarakat berada dalam kondisi kebingungan akibat serba ketidakpastian yang kadang-kadang membuatnya menjadi beringas5. Siapa yang menyebabkan kondisi tersebut ? banyak hal yang menyebabkannya dan salah satunya adalah gagalnya kaum intelektual dalam menjawab permasalahan bangsa yang berkembang dan tidak terselesaikan.

Kaum intelektual memang bukan satu-satunya golongan yang paling bertanggung jawab mengatasi persoalan kebangsaan. Tapi perlu diingat, pengelola negara dan policy maker adalah orang yang rata-rata dapat dipastikan berangkat dari lokus intelektualitas. Jika bangsa ini rusak, kelompok intelektual sudah barang tentu menjadi tertuduh pertama. Mengingat, sosok intelektual senantiasa di-gadang-gadang menjadi pionir utama dalam menapaki perubahan6. Peran intelektual sejatinya adalah memberi kritik konstruktif-transformatif di ruang sosial. Sebab, kritik adalah mekanisme efektif untuk menjalankan kontrol. Sasarannya bisa kekuasaan, bisa pula rakyat sendiri. Ia bernilai positif untuk mendorong sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali ke kriteria yang dipandang ideal dan wajar7.

Bagaimana relasi intelektual dengan kekuasaan ? Menurut Daniel Dhakidae dalam Cendekiawan dan Kekuasaan8, intelektual memang senantiasa akan bergulat dengan suprastruktur, yakni kekuasaan, modal, dan kebudayaan seperti yang tampak dalam wacana-wacana yang dikemukakan. Isu-isu di tengah kaum intelektual lebih tersedot pada urusan parpol, pilkada, sampai konflik antarelit, dibanding membincang lebih jauh persoalan beras murah, kelangkaan minyak tanah, atau alternatif penyelesaian kasus lumpur Lapindo, pasar Dinoyo dan Blimbing yang semakin akut.

Berada dekat dengan kekuasaan dan politik bukanlah sebuah hal yang salah, tapi perlu diingat, dalam politik tidak ada istilah benar atau salah, yang ada hanyalah menang atau kalah. Gramsci juga pernah berpendapat, intelektual tidak sepantasnya nonpartisan alias menjauhi kekuasaan.  Intelektual tidak bisa kehilangan konteks, yakni relasi yang timpang antara penguasa dan rakyat. Relasi yang diwarnai penindasan dan kesewenang-wenangan.

Karena itu, intelektual tidak bisa steril dan bebas nilai9. Mereka harus bersikap dan menentukan posisi, berada bersama rakyat yang ditindas (Idealis) dan karenanya membangun wacana counter hegemony, atau berada di posisi penguasa dan karenanya kreatif memproduksi hegemony sehingga ide dan gagasan penguasa bisa diterima oleh publik.
Gramsci menyebut intelektual model ini sebagai
organic intellectuals. Tanggung jawab mereka adalah membangun cara pandang dunia yang “baru” untuk menyatukan lapisan bawah (masyarakat) dengan lapisan atas (penguasa). Dengan demikian masyarakat akan setuju dengan gagasan penguasa dan sebaliknya penguasaan atas masyarakat dapat dilanggengkan10. Soe Hok Gie pernah menyatakan11, “di Indonesia hanya ada dua pilihan, menjadi idealis atau apatis. Dan saya sudah lama memutuskan bahwa saya akan menjadi idealis sampai batas sejauh-jauhnya”.

Lalu, bila politik dan kekuasaan (masih) menjadi barometer atas peran yang dimainkan kaum intelektual, apa yang bisa diharap atas peran mereka sebagai “makhluk terhormat” di mata masyarakat?. Paling tidak, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam merefleksikan pertanyaan di atas12:

  1. Komitmen kebangsaan yang pernah diletakkan founding fathers tentang pentingnya sikap mengedepankan nasib dan kebutuhan rakyat daripada memikirkan kepentingan sendiri. Pandangan mainstream saat ini masih memantapkan intelektual di posisi terdidik yang memiliki peran penting dalam setiap perkembangan masyarakat. Karenanya, komitmen kebangsaan adalah sikap yang harus dipegang teguh secara konsisten;
  2. Kepekaan atas setiap arah gerak perubahan yang berimplikasi langsung pada masyarakat. Intelektual senantiasa dituntut tanggap menyikapi situasi kebangsaan, terutama atas situasi akhir-akhir ini yang rawan potensi konflik dan disintegrasi;
  3. Memprioritaskan kemaslahatan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Intelektual sejati senantiasa bervisi membawa bangsa ke arah yang lebih baik, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi sekadar material reward (keuntungan materi).

Akhir-akhir ini terjadi sebuah kecenderungan yang sangat tidak mengenakan untuk dilihat dalam kondisi kekinian para intelektual-intelektual muda, terutama yang berada di perguruan tinggi, kampus hari ini benar-benar menjadi sebuah menara gading yang sangat kokoh dan angkuh, serta semakin tidak terjangkau oleh masyarakat kecil. Intelektual-intelektual yang ada didalamnya-pun cenderung tidak mencoba untuk membebaskan diri dari menara gading itu, entah dikarenakan mereka telah sangat puas hanya cukup dengan melakukan riset, tanpa kemudian tahu apakah riset tersebut benar-benar dapat diterapkan di masyarakat.

Kegiatan-kegiatan intelektual muda perguruan tinggi-pun cenderung pada kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis, bahkan tidak jarang menjadi golongan hedonis yang tidak memiliki kepekaan social terhadap sekitarnya, inilah yang harus segera dirubah, intelektual perguruan tinggi harus kembali ke masyarakat, melaksanakan sesuatu yang tertulis dalam Tri Darma Perguruan Tinggi. Sudah saatnya hari ini intelektual memecahkan menara gading, sebagai pertanggung jawaban atas ilmu yang mereka miliki, sebagai jawaban atas harapan masyarakat terhadap sosok intelektual-intelektual muda yang tercerahkan, yang diharapkan bisa menolong mereka keluar dari kesengsaraan hidup di dunia, paling tidak.

 

Penutup

Intelektual hari ini, tidak lagi dituntut hanya melakukan riset bagi masyarakat, tetapi juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat, ilmu-ilmu yang telah didapatkan dalam bangku kelas, bukanlah sebuah ilmu yang tidak dapat diterapkan, tetapi untuk mengetahui bagaimana menerapkannya, maka kita harus menerapkannya secara langsung di masyarakat. Apa yang terjadi dalam tataran teoritik hari ini sudah terlalu jauh dengan apa yang terjadi di lapangan. Disinilah intelektual digugah, apakah intelektual akan tetap duduk di singgasana menara gading ilmu yang megah. Hadir dengan demonstrasi wacana dan menjual bualan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan masyarakat hari ini. John C. Maxwell berujar, “Orang tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui, hingga mereka tahu seberapa jauh Anda peduli”. Jika Ali Syari’ati menganggap Ulama yang telah menjual diri kepada kelas penguasa adalah seorang pengkhianat Islam, maka bagaimana dengan intelektual yang juga telah menjual diri mereka kepada penguasa ?.

Sudah saatnya rakyat menjadi pemenang di tanah mereka, agar mereka bisa menceritakan dan menulis sejarah kehidupan mereka sebagai pelajaran bagi anak-cucu mereka, sudah saatnya sejarah ditulis oleh para korban sejarah dan bukan oleh tokoh utama sejarah, begitu Albert Gamus mengingatkan, karena seperti apa yang diungkapkan Soe Hok Gie, Sejarah ditulis oleh siapa yang menang, dan kini, sudah saatnya rakyat menjadi pemenang. Karena selama ini, sejarah menjadi seperti apa yang dikatakan Napoleon Bonaparte, yakni sebuah kebohongan yang disepakati, tapi saya yakin jika rakyat yang menulis sejarah, maka itu bukanlah sebuah kebohongan yang disepakati, kerena seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, Tidak mungkin ummat-ku bersepakat dalam kesesatan.

Tapi, jika ternyata rakyat tetap tidak bisa menjadi pemenang, dan kaum intelektual, terutama intelektual-intelektual muda masih lebih banyak dan senang menjadi pelacur-pelacur intelektual, maka, sudah saatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibubarkan, karena tujuan pendirian negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tidak akan pernah terpenuhi. Dan rakyat akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Kahlil Gibran, kita semuanya terpenjara, namun beberapa di antara kita berada dalam sel berjendela. Dan beberapa lainnya dalam sel tanpa jendela.

 

 

 

1 Disampaikan dalam Diklat Voulenteer Pusat Pengembangan Otonomi Daerah FH-UB 2011

 

2 Abdullah Yazid, Peran Kebangsaan Kaum Intelektual,

 

3 Ibid.

 

4 Ibid.

 

5 Didik Darmanto, Menara Gading Ilmu dan Ilmuwan Sosial: Kritik Teori Kritis terhadap Positivisme.

 

6 Abdullah Yazid, Ibid.

 

7 Ibid.

 

8 Dalam Abdullah Yazid, Ibid.

 

9 Ibid.

 

10 Roger Simon, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, 1999.

 

11 Soe Hok Gie, Zaman Peralihan, Yayasan Bentang Budaya, 1995.

 

12 Abdullah Yazid, Ibid.

 

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s